Pendidikan

OTENTISITAS DALAM BUDAYA MUTU PERGURUAN TINGGI

Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat ini menjadi “ajang” bagi setiap perguruan tinggi untuk membuktikan dirinya sebagai perguruan tinggi yang minimal mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang tampak dalam Permenristekdikti 44 tahun 2015. Lebih dari itu, setiap perguruan tinggi diberi ruang untuk menaikkan atau menambahkan standar di luar standar jika perguruan tinggi ingin dinilai sebagai institusi pendidikan yang bermutu.

Niat baik pemerintah dalam menetapkan standar minimal yang harus diikuti oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini membawa efek yang berbeda dalam setiap perguruan tinggi, terutama jika berbicara soal akreditasi oleh BAN-PT. Ada institusi pendidikan tinggi yang memang menggerakkan seluruh sistem untuk membangun mutu pendidikan yang baik, namun ada juga institusi pendidikan yang menjadi formal dan birokratis (persoalan mutu hanya dibicarakan untuk mengisi instrumen akreditasi). Bagaimana mutu pendidikan jika dilihat dari persoalan ini?

Mutu Perguruan Tinggi: Formalitas?

Usaha untuk membangun perguruan tinggi yang bermutu tentu saja menjadi cita-cita hampir semua pimpinan dan pengelola perguruan tinggi. Tidak ada perguruan tinggi yang ingin institusinya rusak dan tak bermutu. Pertanyaan pentingnya adalah: mau lewat jalur apa mutu ini dibangun? Atau jalur cepat atau jalur lambat?

Memilih jalur cepat berarti membiarkan institusi perguruan tinggi masuk dalam aspek formalitas. Apa artinya? Formalitas dalam mutu pendidikan tampak dalam usaha institusi untuk memberi “make up” institusinya menjelang akreditasi: kampus dibersihkan, lemari arsip yang biasanya berantakan tiba-tiba rapi, mahasiswa tiba-tiba diberikan imbauan untuk berpakaian rapi dan masuk tepat waktu, Rencana Pengajaran Semester (RPS) hingga silabus perkuliahan dikebut selama sebulan untuk dilengkapi dan lain sebagainya.

Aspek formalitas ini juga tampak dalam lembur para dosen dan staf untuk melengkapi dokumen wajib dalam akreditasi; dokumen yang belum ada, “diada-adakan”. Namun, sampai kapan formalitas ini dapat bertahan? Mutu semacam apa yang ingin dibangun dari formalitas semacam ini? Hal-hal seperti inilah yang dikritik oleh Herbert Marcuse dalam bukunya One Dimensional Man (1964): manusia dewasa ini cenderung menjadi satu dimensi semata dan mengembangkan “budaya citra” dibandingkan budaya mutu.

Pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana dengan jalur lambat?

Membangun Budaya Mutu

Beragam standar di dalam akreditasi perguruan tinggi pertama-tama adalah persoalan membangun budaya mutu di dalam institusi perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi “mengaku” kampusnya bermutu. Namun apa buktinya? Standar apa yang digunakan? Budaya mutu mengandaikan usaha tekun setiap perguruan tinggi untuk secara konsisten mengembangkan diri dan melampaui standar-standar formal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Budaya mutu juga mengandaikan bahwa segala hal yang terjadi dalam institusi perguruan tinggi bukanlah sesuatu yang baru saja dibuat (sekali jadi). Mutu ini idealnya merupakan sesuatu yang sudah “mendarah daging” dalam diri semua komponen di dalam perguruan tinggi. Ini berarti bahwa membangun budaya mutu tentu saja menjadi program jangka panjang institusi perguruan tinggi. Inilah jalur lambat dalam membangun budaya mutu.

Budaya Mutu Berbasis Otentisitas

Johanes Eka Priyatma (Rektor Universitas Sanata Dharma), dalam kesempatan berbicara dengan Penulis, mengatakan bahwa budaya mutu harus dibangun dengan dasar otentisitas. Perguruan tinggi pertama-tama harus menjadi dirinya sendiri dan menghidupi kualitas-kualitas baik yang ada di dalam institusinya. Mutu tidak dibangun dalam formalitas pengumpulan dokumen-dokumen instrumen akreditasi. Instrumen ini hanyalah salah satu cara untuk mengukur kualitas perguruan tinggi.

Otentisitas ini menjadi semacam anti-tesis dari pola pikir “budaya citra” yang merasuki cara berpikir dan kehidupan manusia dan institusi pendidikan modern. Martin Heidegger, penulis buku Being and Time (1927), mengatakan bahwa ketika manusia hadir ke dunia dan terlempar dalam keseharian, panggilan pertamanya adalah menjadi pribadi yang otentik. Otentisitas dengan demikian mengandaikan kualitas pribadi yang unggul. Inilah yang seyogyanya dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Mutu pendidikan yang otentik pada akhirnya lahir dalam keseharian perguruan tinggi: lewat kedisiplinan mahasiswa dan dosen, ketekunan dalam mengerjakan persoalan administrasi, hingga manajemen institusi yang terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Mutu pendidikan yang otentik juga dibangun lewat usaha pimpinan, dosen dan staf perguruan tinggi dalam menempatkan mahasiswa sebagai “tuan” dari seluruh pelayanan institusi. Seluruh fasilitas dan sistem di perguruan tinggi dibangun agar mahasiswa terlayani dengan baik dan menjadi manusia unggul.

 

Penulis: Trio Kurniawan (Dosen Filsafat di STKIP Pamane Talino Ngabang)

 

(Artikel ini sudah pernah terbit di Opini Pontianak Post pada tanggal 24 Juni 2019)

 

TRI_2019Nov16_Otentisitas dalam Budaya Mutu Perguruan Tinggi

Download PDF

1 thought on “OTENTISITAS DALAM BUDAYA MUTU PERGURUAN TINGGI

    • Author gravatar

      Benar, bahwa dokumen yang rapi adalah salah satu produk otentisitas dari para pelaksana tata kelola dan tata laksana sebuah lembaga. Menjadi otentik (authentic) perlu sebuah keberanian dengan akal sehat untuk melawan arus-utama (mainstream).
      Semua pihak yang berniat melakukan perubahan untuk menjadi authentic (melawan arus-utama) harus menyatukan tekad dan upaya secara synergistic dalam sebuah kerjasama tim yang solid: yaitu dengan berbekal kapasitas, ketekunan, perseveransi (perseverance), kecepatan, dan keberanian yang sama.
      Pihak yang tidak mampu (dan tidak mau) terlibat dalam kerjasama tim, lupakan otentisitas, segera tinggalkan tim, dan tetaplah dalam arus-utama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *