Artikel

KITA: GOTONG ROYONG DAN DANA DESA

Penulis: Thomas Aquinas Umar Alfaruq (Wiraswasta, Pembelajar Filsafat)

 

Pengantar

Saat pertama kali dilantik sebagai Presiden RI, Jowoki mencanangkan percepatan pembangunan Desa. Bahkan menurut berita yang dikeluarkan oleh kementrian Komunikasi dan Informatika , pada semester I 2015, Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN telah terserap 80 persen, yakni16.61 triliun rupiah dari  Rp. 20.77 triliun rupiah yang dianggarkan. Bahkan Kementrian Desa, Pembangunan Daera Tertinggal, dan Transmigrasi telah merekrut 26.000 orang sebagai tenaga pendamping. Sungguh tampak keseriusan pemerintah pusat dalam membangun desa[1].

Pemerintahan Jokowi membuat sebuah gebrakan yang amat besar yakni pembangunan yang berawal dari Desa. Desa tidak ditinggalkan, bahkan desa diberikan porsi pembangunan yang besar. Pembangunan tidak hanya berpusat di Kota saja tetapi harus berangkat dari desa. Desa juga diberi porsi yang besar dalam menikmati kue pembangunan.

Dalam tulisan ini juga penulis ingin membahas tentang semangat gotong-royong yang menjadi dasar Negara Indonesia. Gotong-royong adalah sari pati Pancasila. Hal ini tertuang dalam pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. 5 Sila dalam Pancasila diperas oleh Soekarno dalam Trisila yakni Kebangsaan, perikemanusiaan (Internasionalisme)  dan mufakat. Kemudian dari Trisila itu diperas dalam sebuah kata yang sangat melekat dalam hidup orang-orang Indonesia yaitu gotong-royong sebagai Ekasila[2].

Semangat gotong-royong yang menjadi philosofische Grondslag (dasar, filsafat atau Jiwa) Indonesia. Gotong-royong merupakan itu yang khas dari Indonesia, jika masuk dalam tatanan Ontologis Gotong-royong yang menjadi pusat Pancasila adalah Weltanschauung (fondasi) bernegara[3]. Gotong-royong tetap harus dihidupkan sebagai keindonesiaan yang paling khas dari orang-orang Indonesia. Gotong-royong melepas latar belakang seseorang dan meleburkannya dalam satu tujuan yaitu Good Life (hidup yang baik).

Pembahasan dalam tulisan ini akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penuntun sebagai berikut:

  1. Bagaimana keterkaitan antara gotong-royong, dana desa dan kita?
  2. Apakah peran pengawasan penggunaan dana desa hanya fungsi dari polisi dan kejaksaan?
  3. Bagaimana disposisi masyarakat desa terhadap penggunaan dana desa?
  4. Sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat desa dan aparat desa mengenai dana desa tersebut?
  5. Apakah perlu keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek dari dana desa?
  6. Bagaimana pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh warga desa dalam berpolitik ?

 

Kita Bergotong-Royong Membangun Desa

Dalam perkembangan filsafat klasik, manusia menjadi sesuatu yang utama untuk direfleksikan atas prakarsa dari seorang filsuf bernama Sokrates. Pada masa Sokrates terdapat kaum sofis yang mecoba menjual kebijaksaan demi keuntungan pribadi. Sokrates melawan semangat kaum sofis tersebut. Pada masa sebelum Sokrates dan kaum sofis, masyarakat Yunani mengeluti hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Sedangkan Sokrates mulai menggeluti masalah “manusia”. Bagaimana menjadi manusia yang baik? Apa yang menjadi dasar hidup bersama? Apakah manusia dapat hidup sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi persoalan yang digeluti oleh Sokrates[4].

Pergulatan Sokrates dilanjutkan oleh Plato dan Aristoteles. Mereka sepakat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus membentuk polis, tatanan hidup bersama, sebagai penjamin kehidupan setiap Individu[5].

Saat membahas hidup bersama maka termonologi subjek yang keluar adalah aku dan kita. Kita berawal dari aku dan aku menuju kita. Manusia mendapat kepenuhannya saat bersama manusia lain. Kesadaran akan aku tidak dapat terlepas dari kehadiran yang lain, meminjam terminologi yang dipakai oleh Prof. Armada Riyanto dalam menggambarkan kesadaran manusia, yakni kesadarn dialogal. Aku tidak bisa hadir tanpa kamu dan membetuk societas yang disebut kita[6]. Jadi kesadaran akan aku-engkau menjadi kita, adalah hakiki dalam hidup manusia.

Dasar Negara Indonesia berangkat dari pengalaman gotong-royong. Hal ini melandasi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama di wilayah Indonesia. Demikian juga dengan desa sebagai tempat asali semangat gotong-royong dihidupkan. Setiap warga desa diharapkan peran serta dalam pembangunan desa. Terlebih saat ini pemerintah pusat telah memberikan porsi pembangunan yang banyak bagi desa.

Desa mendapatkan kue lezat yakni “Dana Desa”. Dana ini adalah bak durian runtuh yang menjatuhi tanah subur desa. Desa diberi dana yang besar dalam membangun infrastruktur dan segala kepentingan ekonominya. Bahagia tak berselang lama, setelah kehadiran dana desa, masyarakat kembali risau sebab ternyata beberapa oknum menyalah gunakan dana tersebut. Dana desa menjadi pisau yang saat dipegang oleh koki akan dipakai memotong sayur, namun jika dipegang seorang psikopat akan digunakan untuk melukai orang lain.

Ada beberapa sikap yang diambil oleh masyarakat desa menanggapi penyelewengan itu. Beberapa orang peduli dengan turut serta mengawal pemakaian dana desa tersebut dengan jalan mengkritisi secara objektif. Di lain pihak, ada beberapa orang yang hanya bersuara dengan fondasi dugaan tanpa pembuktian. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah beberapa orang  malah ikut terlibat sebagai penikmat hasil “sunat dana” itu. Ada satu kelompok lagi yang sepertinya hamper dominan, yakni beberapa orang yang mengambil jalan “saya tidak peduli”.

Seperti amanat para founding father  bahwa Negara ini dilandaskan pada gotong-royong bukankah seharusnya kita juga terlibat atau bahkan melibatkan diri secara sukarela dalam pengelolaan dana desa. Melibatkan diri di sini bukan ditafsirkan sebagai ikut menyelewengkan dana desa tetapi berusaha memberikan sumbangan pikiran berupa saran dan kritik bahkan bila perlu melaporkan penyelewengan tersebut. Selain itu juga berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa sebab pembangunan desa bukan berkaitan dengan profesionalisme dan penjatahan peran. Pembangunan desa harus dalam semangat gotong-royong. Tidak ada alasan logis yang dikeluarkan oleh masyarakat desa bahwa “itukan sudah ada dananya kenapa kita harus terlibat, serahkan aja sama tukang”.  Pernyataan tadi adalah sikap penyangkalan terhadap semangat gotong-royong.

 

Validitas Data Akuntansi Dana Desa

Saya teringat dengan pelajaran akuntansi di SMP. Akuntansi adalah bagian dari ilmu ekonomi. Meminjam penjelasan Wikipedia mengenai akuntansi adalah proses pencatatan keuangan yang mempengaruhi keputusan dan pemikiran orang yang membaca laporan tersebut.

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaanorganisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan[7].

Data penggunaan dana desa akan dikumpulkan dalam penjabaran akuntansi yakni kumpulan transaksi-transaksi. Hanya saja dalam jenis-jenis laporan keuangan, penyajian dana desa hanya menggunakan pencatatan arus kas. Pencatatan arus kas berarti hanya berkaitan dengan penambahan kas dan pengurangan kas akibat pembelian. Akan tetapi ada satu hal yang paling menentukan kesahihan sebuah pencatatan akuntansi. Fakta transaksi dan pencatatan harus sesuai. Laporan Keuangan disusun berdasarkan siklus akuntansi, Manajemen yang melakukan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan kualitas tindakan yang dilakukan ditiap siklus akuntansi, bahkan sebelum siklus itu dimulai, yaitu dengan melakukan verifikasi bukti transaksi dan dikonversi sebagai transaksi keuangan. Bukti transaksi yang valid (diotorisasi oleh petugas resmi), konsistensi dalam entry data di tahap penjurnalan dapat menjamin tersajinya laporan keuangan yang berkualitas[8].

Hakikat Laporan keuangan yang disajikan harus memuat fakta, transaksi yang benar-benar terjadi. Memang sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam laporan pemakaian anggaran yang berasal dari pemerintah, akan disisipkan transaksi bodong atau palsu. Bahkan ada istilah “angka sulapan”. Angka sulapan ini berkaitan dengan transaksi yang benar ada tetapi kuantitasnya diperbanyak.

Peran masyarakat sangat penting dalam hal memvalidasi laporan keuangan penggunaan dana desa. Memang dalam teori bahwa kehadiran pihak ketiga sebagai pihak yang netral dapat menjadi standar kesahihan laporan tersebut. Namun, bukankah akan sama saja jika pihak tersebut tidak memiliki integritas. Jika laporan itu dinilai oleh masyarakat luas maka akan banyak timbul argumentasi dan terjadilah proses dealektis sampai ditemukan apakah laporan itu sahih atau tidak. Agar tercapai proses dialektis ini maka perlu transparansi. Laporan tersebut dibuka untuk siapapun dan bahkan bila perlu sampai pada tahap rancangan anggaran dan proses pembangunan jika bisa dilampirkan nota-nota pembelanjaan.

Data yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya berupa angka yang secara disiplin akuntansi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai pada item-item terkecil dari pembangunan perlu dijabarkan kepada masyarakat. Saya berikan contoh teknis pelaporan keuangan yang baik:

Tgl Deskripsi Debet Kredit No Transaksi Saldo
1-8-19 Dana Masuk 475.632.500   BRI-0126353 475.632.500
3-8-19 Pembayaran tukang termin 1   12.560.000 TRX-01-02-03 463.072.500

 

           

 

Tabel di atas adalah model laporan keuangan yang dibuat oleh penulis dalam sebuah perusahaan dimana penulis bekerja.

Alur dana yang keluar dapat divalidasi oleh siapapun karena data yang dientri dalam laporan memang adalah transaksi yang terjadi dengan bukti nota pembayaran.

 

Menguji Integritas dan Rasionalitas

Jika menilik laporan masyarakat dalam kanal internet Lapor.go.id, yang dikembangkan oleh OMBUDSMAN, Kantor Staf Kepresidenan dan KemenPAN-RB, banyak bertebaran laporan mengenai penyelewengan dana desa[9]. Bahkan dalam Koran dan media masa elektronik banyak berita yang membahas tentang kepala desa yang tersangkut masalah penggunaan dana desa. Bahkan ICW mengidentifikasi ada 15 pola korupsi yang dilakukan terhadap dana desa, tetapi dalam berita ini hanya 3 yang dijelaskan oleh Tama S. Langkun, Koordinator Divisi Hukum ICW. Modus-modus tersebut yaitu, Proyek fiktif, data proyek ada dan penggunaan dana ada tetapi tidak ada hasil dari proyek tersebut. Double Budget, proyek yang telah rampung tetapi dianggarkan kembali. Kepala desa mengunakan dana desa untuk kepentingan pribadi tanpa catatan apapun[10].

Dalam perkembangan pendagogi politik ada satu kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki hak suara. Apa lagi mengingat bahwa kepala desa dipilih dengan jalur demokrasi yaitu pemilihan umum. Kesadaran partisipasi yang harus ditanamankan adalah pengujian latar belakang. Setiap pemilih harus berangkat dari kesadaran bahwa yang dipilih adalah orang orang yang berintegritas dan mampu mengemban tugas. Bukan memilih dengan dasar kenal, saudara, satu agama, satu golongan. Integritas seorang calon kepala desa juga harus diuji.

 

Kesadaran politik ini membawa masyarakat desa pada rasionalitas. Rasionalitas berarti mempertimbangkan dengan akal budi seseorang yang akan dipilih sebagai pemimpin desa. Meminjam pola epistemologi Francis Bacon, dalam mencapai kebenaran manusia sering dihalangi oleh idola-idola[11]. Idola-idola ini menutupi kebenaran yang seharusnya dicapai oleh manusia dengan rasionya.

Idola-idola tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Idola Tribus, yakni kecendrungan manusia untuk adanya tatanan dalam sistem lebih dari pada apa yang sebenarnya. Sebagai contoh orang-orang berpikir bahwa rezim Orde Baru lebih baik dari masa reformasi ini karena segala hal murah. Padahal kebenaran yang sesungguhnya adalah pada masa itu penyelewengan banyak terjadi sehingga Hutang Negara diwariskan sampai hari ini dan mental “KKN” itu juga masih tersisa sampai sekarang.
  2. Idola Cava, yaitu kecendrungan seseorang menilai orang lain atau peristiwa karena sentimen pribadi dan bukan pada kejernihan akan budi. Sebagai contoh dalam kasus PILKADA, ada seruan untuk tidak memilih seseorang calon karena sebenarnya hal itu disuarakan karena sakit hati bukan melihat kapabilitas calon tersebut.
  3. Idola Fori, adalah kelemahan pemahaman bahasa. Pemakaian bahasa sehari-hari yang kadang salah dipahami oleh beberapa orang. Kelemahan dalam menangkap makna bahasa dalam kehidupan sehari-hari bisa membawa orang jauh pada kebenaran. Seperti kasus Ahok, konteks pembicaraannya adalah untuk membuka wawasan pemilih agar tidak menilai sesuatu karena idola cava, yang membawa dasar-dasar Kitab Suci. Kesalah pahaman dalam memaknai ucapan Ahok sehingga timbul konflik antara pendukung Ahok dan masyarakat anti Ahok. Selain itu Idola Fori menghambat kesepakatan dalam kehidupan bersama sebab komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antar individu.
  4. Idola Theatri, yaitu bangunan teori yang disusun melalu pendekatan yang tidak tepat. Misalkan tentang pribumi dan non-pribumi. Beberapa orang berpendapat bahwa hanya pribumi yang boleh menjadi pemimpin, padahal landasan tentang pribumi dan non-pribumi itu masih belum jelas. Pendasaran pribumi dan non-pribumi hanya berdasarkan ras dan suku. Padahal konsep pribumi dan non tidak ada dalam alam pikir Pancasila. Selama dia memiliki kewarganegaraan Indonesia, dia adalah bagian dari Indonesia.

 

Penutup

Desa tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam ranah pembangunan sebab sejarah membuktikan bahwa pembangunan bangsa ini berasal dari desa. Atas dasar itu maka pemerintah membangun dengan konsep “dari desa ke kota”. Strategi yang digunakan oleh pemerintahan Jokowi adalah dengan memberikan dana desa yang jumlahnya fantastis. Semua hal itu bertujuan baik demi percepatan pembangunan desa. Akan tetapi dalam praktiknya dana desa menjadi “sumber perdebatan dan gossip”. Banyak masyarakat merasa curiga kepada kepala desa. Selanjutnya terdapat kepala desa malah menyelewengkan dana itu demi kepentingan pribadi.

Dalam artikel ini, penulis mengajak warga desa untuk kembali pada semangat asali Negara ini dibentuk. Semangat itu adalah gotong-royong. Setiap warga desa berusaha mengambil peran dalam pembangunan desa dan ikut terlibat mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, penulis juga berharap bahwa berhentilah menggunakan pola pikir yang tidak rasional dalam menilai sesuatu. Berbicaralah dalam logika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilihlah calon-calon pemimpin yang memang dikenal karena kemampuannya bukan karena pengaruh dari idola-idola yang melekat dalam diri kita.

 

 

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

 

Dewantara, Agustinus W. “Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini”. Yogyakarta: Kanisius: 2017.

Bertens, Keens. “Sejarah Filsafat Yunani”. Yogyakarta:Kanisius:1999.

Riyanto, Armada. “Aku dan Liyan: Kata Filsafat dan Sayap”. Malang:Widya Sasana Publication: 2011.

 

Sumber Internet:

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Percepat Penyaluran Dana Desa, dalam https://kominfo.go.id/content/detail/6262/setahun-pemerintahan-jokowi-jk-percepat-penyaluran-dana-desa/0/rilis_media_gpr.

Wikipedia, Akuntansi, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi.

Punditax.com, Memaknai Kembali Hakikat Laporan Keuangan”, dalam http://punditax.com/memaknai-kembali-hakikat-laporan-keuangan/.

Tempo.com, ICW Beberkan Pola Korupsi Dana Desa, dalam https://nasional.tempo.co/read/1270091/icw-beberkan-pola-korupsi-dana-desa/full&view=ok.

Rezza A.A Watimena, Melenyapkan Gosip dari Ruang Publik, dalam https://rumahfilsafat.com/2010/01/29/cogito-fakultas-filsafat-februari-2010-gosip-dan-peradaban/

 

[1] Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Percepat Penyaluran Dana Desa, dalam https://kominfo.go.id/content/detail/6262/setahun-pemerintahan-jokowi-jk-percepat-penyaluran-dana-desa/0/rilis_media_gpr, diakses tanggal 8 Desember 2019.

[2] Agustinus W. Dewantara, “Diskursus FilsafatPancasila Dewasa Ini”, Yogyakarta: Kanisius: 2017, Hal 70.

[3] Ibid., hal 63.

[4] Keens Bertens, “Sejarah Filsafat Yunani”, Yogyakarta:Kanisius:1999, hal 104.

[5] Ibid., hal 115.

[6] Armada Riyanto, “Aku dan Liyan: Kata Filsafat dan Sayap”, Malang:Widya Sasana Publication: 2011, hal 13.

[7] Wikipedia, Akuntansi, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi diakses tanggal 9 Desember 2019.

[8] Punditax.com, Memaknai Kembali Hakikat Laporan Keuangan”, dalam http://punditax.com/memaknai-kembali-hakikat-laporan-keuangan/ diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

[9] Silahkan cek di kanal Lapor.go.id mengenai penggunaan dana desa.

[10] Tempo.com, ICW Beberkan Pola Korupsi Dana Desa, dalam https://nasional.tempo.co/read/1270091/icw-beberkan-pola-korupsi-dana-desa/full&view=ok, diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

[11] Rezza A.A Watimena, Melenyapkan Gosip dari Ruang Publik, dalam https://rumahfilsafat.com/2010/01/29/cogito-fakultas-filsafat-februari-2010-gosip-dan-peradaban/ diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

 

Sumber Gambar Featured: https://www.nusabali.com/berita/55144/pencairan-dana-desa-tahap-iii-akhir-juli-2019

TRI_2019Des16_Artikel Faruq

Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *