Artikel

Filsafat Keadilan: Dari Plato, Aristoteles hingga Thomas Aquinas

Oleh Fransesco Agnes Ranubaya (Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang)

 

Pendahuluan

Keadilan merupakan permasalahan yang sering dibahas pada masa kini oleh khalayak ramai dan para pakar. Problema keadilan merupakan isu aktual yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan baik sosial politik, agama, SARA, budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Pemikiran mengenai keadilan tersebut sudah dimulai sejak dahulu dan menjadi perbincangan para filsuf Yunani Kuno hingga saat ini. Ketika para filsuf mulai mengembangkan pemikiran kosmologi, manusia kemudian menjadi tema pokok pemikiran filosofis. Salah satu pemikiran yang masih akan menjadi pertanyaan hingga saat ini adalah mengenai konsep tentang keadilan. Pencarian jawaban mengenai keadilan pada praktiknya masih sering mengalami kontra, sehingga lebih sering terjadi fenomena yang disebut ketidakadilan. Maka dari itu, keadilan menjadi tema yang menarik untuk dibahas dalam karya ilmiah ini.

Rumusan masalah dalam karya tulis ini antara lain membahas tentang Apakah pengertian keadilan dan Hak Asasi Manusia? Bagaimana pandangan para filsuf mengenai keadilan? Bagaimana bentuk keadilan dalam Hak Asasi Manusia di masa kini menurut filsafat keadilan Thomas Aquinas? Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah  analisis kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Zakki Adlhiyati dan Achmad dengan judul “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls” dengan temuan yaitu kesamaan konsep keadilan ketiga filsuf sebagai bentuk keadilan persamaan dalam ranah perkawinan poligami. Sementara penulis karya tulis ini hendak memperdalam konsep keadilan dalam kerangka pemikiran filsafat Thomas Aquinas dengan topik Hak Asasi Manusia.

Pengertian Keadilan

Menurut Agus Santoso, keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Selanjutnya dijelaskan bahwa adil memiliki arti yaitu sebuah keputusan dan suatu tindakan yang harus berdasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif bahkan tidak sewenang-wenang. Keadilan dapat didefinisikan sebagai konsep yang relatif ada pada setiap orang dan tidak sama. Adil menurut seorang belum tentu adil bagi yang lain karena berkaitan dengan relevansi dan ketertiban umum ketika keadilan tersebut menjadi skala yang diakui bersama[1].

Sementara menurut Yullia Mintan, keadilan juga berasal dari kata adil yang memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak melakukan hal yang sewenenang-wenang. Keadilan juga dapat berarti semua hal yang berhubungan dengan sikap dan perilaku dalam hubungan sesama manusia. Keadilan juga berarti suatu tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya dan tidak memperlakukan sesamanya dengan pandang bulu atau tebang pilih. Orang harus memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban[2].

Selanjutnya, Armada Riyanto mendefinisikan adil sebagai milik hidup manusia yang menjadi tata hidup bersama dengan pondasi nyata dalam hidup manusia sebagai manusia. Dijelaskan lebih lanjut bahwa adil merupakan natura dari kehadiran manusia dalam berelasi dengan sesamanya[3]. Dalam hubungan bersama, definisi Levinas tentang tema keadilan menurut Armada Riyanto akan masuk dalam wilayah metafisika. Levinas mengajukan suatu pemahaman baru tentang yang lain (Liyan). “Perjalanan hidupku bukanlah perjalanan sendirian melainkan bersama dan di hadapan Liyan. Dan Liyan juga melakukan perjalanan dirinya. Keadilan terhadap Liyan haruslah berpondasi pada penghormatan kepada kehadiran Liyan”[4]. Maka dari itu, keadilan bukan konsep egoisme, melainkan milik bersama demi mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas, keadilan merupakan suatu tuntutan dari setiap orang agar tidak memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang, tidak memihak, dan tindak-tindakan tersebut berdasarkan atas norma-norma yang objektif, memperlakukan sesamanya sesuai hak dan kewajiban sebagai pondasi tata hidup bersama dalam relasi dengan sesamanya.

Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 yang dikutip dalam R. Wiyono dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang hakikatnya serta keberadaan ada dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan hal tersebut merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan pada harkat dan martabat manusia[5].

Dijelaskan lebih rinci oleh Menurut Moch. Sudi, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep etika atau cara berperilaku, tata cara berbicara, menghargai milik orang lain. Dengan demikian apabila setiap individu menghormati setiap hak orang, individu tersebut telah melakukan etika/tata krama/sopan santun terhadap orang lain. Hak Asasi Manusia juga menyatu di dalam seluruh aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan HANKAM. Segala bentuk larangan yang dilanggar sama artinya dengan melanggar hak sebaliknya yang diperbolehkan artinya melakasanakan hak tersebut. Hak Asasi Manusia juga berlaku secara universal yakni tidak mengenali batasan-batasan kewarganegaraan, kewilayahan, berlaku di mana saja dan kapan saja. Hak Asasi Manusia juga tak terpisahkan dengan kewajiban asasi artinya HAM tidak dapat dipindahkan, dihilangkan dari diri manusia sehingga hilanglah kemanusiaannya. Hak Asasi Manusia juga merupakan program internasional demi menciptakan persahabatan dan perdamaian dengan negara lain. Dan Hak Asasi Manusia berkembang sangat dinamis seiring perkembangan pemikiran manusia. Hak Asasi Manusia akan mengikuti peradaban dan perkembangan pemikiran manusia[6].

Menurut Purwanti dkk., Hak Asasi Manusia bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Pengakuan akan potensi dan segala harga diri manusia secara kodratnya ialah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Maka dari itu, diri manusia dengan bersama adanya Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri seseorang terdapat pula kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati[7].

Berdasarkan pendapat di atas, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan dibagi-bagi serta diterapkan dalam konsep etika atau cara berperilaku, tata cara berbicara, menghargai hak milik orang lain demi kehormatan serta perlindungan pada harkat dan martabat sebagai manusia.

Selanjutnya untuk memahami makna keadilan secara lebih mendalam, beberapa pendapat filsuf menjadi acuan untuk memahami definisi keadilan berdasarkan pemikirannya. Filsuf-filsuf ini merupakan para pemikir klasik yang pemikirannya saling berkaitan satu sama lain yaitu Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas.

Filsafat Keadilan Plato

Plato merupakan seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang ada di Athena. Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani Kuno dan merupakan salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spirutalitas. Pemikiran Plato mengalami perkembangan menjadi neoplatonisme yang saat ini berpengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas terutama pemikiran Bapa Gereja seperti Santo Agustinus. Mengenai konsep keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan itu berada di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan menurutnya terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat[8].

Teori keadilan Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Definisi keadilan menurut plato adalah sebagai kebijakan tertinggi dari suatu negara. Sementara orang yang adil adalah orang yang mendisiplinkan dirinya dari nafsu dengan menggunakan akal. Plato tidak menghubungkan keadilan dengan hukum secara langsung. Keadilan dan tata hukum bagi Plato merupakan substansi umum dari sebuah masyarakat yang menjaga kesatuannya[9].

Plato melihat bahwa keadilan timbul karena alasan menyesuaikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang menjadi pembentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud pada suatu masyarakat apabila tiap-tiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya[10].

Plato memandang bahwa suatu masalah memerlukan pengaturan undang-undang yang mencerminkan rasa keadilan. Bagi Plato, hukum dan undang-undang bukan semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara saja, tetapi juga untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga dapat dikatakan layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Maka dari itu, hukum dan undang-undang berkaitan erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat[11].

Filsafat Keadilan Aristoteles

Aristoteles adalah filsuf Yunani Kuno yang merupakan murid dari Plato dan guru dari Raja Alexander Agung. Di zamannya, Aristoteles banyak menulis berbagai macam hal bertemakan filsafat termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. Dalam hal ini, Aristoteles juga menuangkan konsep pemikirannya mengenai keadilan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bagian yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif/remedial yang menjadi pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan terutama masalah keadilan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap individu sesuai kedudukannya di dalam masyarakat, dan memperoleh perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (equity before the law)[12].

Selanjutnya, Aristoteles juga menerangkan bahwa keadilan terdiri dari bagaimana memberikan perlakuan yang sama secara setara dan yang tidak setara secara tidak setara pula, sebanding dengan ketidaksetaraan mereka. Maka dari itu, untuk berbagai macam hal yang sama diperlakukan secara sama, sementara yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama dengan cara yang proporsional pula[13].

Aristoteles juga mengartikan keadilan yang sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan yang ideal menurut gagasan Aristoteles adalah ketika segala unsur di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama rata dari semua benda yang ada di alam. Sebab hakikat manusia bagi pandangan Aristoteles haruslah sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikian suatu barang (materi).

Filsafat Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas merupakan filsuf dan teolog yang sangat berpengaruh dalam doktrin teologi Katolik. Sebagian tulisan Aquinas berisikan masalah abstrak dan metafisika. Pandangan Thomas Aquinas sendiri dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Thomas Aquinas menganggap penting filsafat Aristoteles karena pemikiran Aristoteles dapat digunakan sebagai alat untuk membuat sistematisasi, definisi, dan merumuskan argumen-argumen mengenai ajaran iman tertentu secara logis dan rasional. Demikian pula mengenai tema keadilan, Thomas Aquinas memiliki konsep dan teori tentang keadilan yang banyak digunakan oleh cabang ilmu lain seperti hukum, etika, dan politik.

Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan merupakan suatu keutamaan politik pax excellence oleh karena selalu terorientasi dan mengarah kepada orang lain.  Dalam Summa Theologiae, keadilan merupakan habitus yang menjadi prinsip segala tindakan baik. Thomas Aquinas juga mendefinisikan keadilan sebagai suatu kebiasaan (habitus) ketika seseorang memberikan kepada orang lain segala hal yang menjadi haknya dengan suatu kehendak yang konstan dan terus menerus. Seseorang dapat dikatakan adil apabila ia memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan kalau itu dilakukan berulang-ulang akan melahirkan suatu keutamaan. Dijelaskan lebih mendalam oleh Thomas Aquinas bahwa keadilan juga merupakan suatu tindakan dari fakultas kehendak (will) sebagai keinginan alami yang berhubungan dengan akal budi. Oleh karena itu, keadilan juga merupakan kebenaran karena orang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya sehingga orang tersebut bertindak dengan benar[14].

Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua macam yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan pada martabat sehingga alokasi barang-barang kepada orang-orang harus sesuai (proporsional). Sementara keadilan komutatif yaitu menyangkut antara hubungan individu satu dengan yang lainnya, kemudian adanya penyesuaian yang perlu dilakukan jika terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak sesuai[15].

Dalam kaitannya dengan hidup bersama, Thomas Aquinas menekankan bahwa keadilan bukan saja berkaitan dengan individu-individu tetapi hal ini juga berkaitan dengan orang lain secara umum. Oleh karena berkaitan dengan hidup bersama dan soal hukum, keadilan ini disebut juga sebagai keadilan legalis (iustitia legalis).

Kasus Pelanggaran Keadilan dalam HAM di Masa Kini

Berikut beberapa kasus yang sedang hangat terjadi dan menuai kritik dari berbagai pihak mengenai pelanggaran keadilan dalam Hak Asasi Manusia:

  • Mbah Minto Bela Diri dari Pencuri di Demak, Semestinya Tak Dipidana

Terdakwa Kasmito atau Mbah Minto (75), warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang dituntut 2 tahun penjara setelah membacok pencuri ikan, menjalani sidang pleidoi di Pengadilan Negeri Demak, Senin (6/12/2021). Dalam nota pembelaan, ia disebut hanya membela diri sehingga seharusnya tidak dipidana. Sebelumnya, pada sidang tuntutan di PN Demak, Senin (29/11/2021), Kasmito oleh jaksa penuntut umum dituntut 2 tahun penjara. Jaksa menyatakan Kasmito telah terbukti menganiaya orang lain, yakni saksi Marjani, yang menyebabkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Dalam nota pembelaannya, Haryanto menilai, secara hukum, perbuatan Kasmito didasarkan karena membela diri dari aksi pencurian ikan dengan alat setrum. Hal tersebut juga merujuk pada fakta-fakta dalam persidangan. Haryanto menambahkan, menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP, barang siapa yang terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, maka tidak dipidana. Sejumlah hal yang meringankan, lanjut Haryanto, yakni terdakwa belum pernah dihukum, sudah berusia lanjut, dan mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa sopan dalam persidangan[16].

  • Berkaca dari Perempuan Terpidana Mati

Hasil kajian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa perempuan terpidana hukuman mati mayoritas merupakan kelompok yang rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun jender. Rosita Said (39), terpidana mati kasus narkoba  yang ditemui di LP Kelas II A Perempuan, Jakarta, Jumat (3/12/2021), mengatakan bahwa ia disuruh  suaminya, Emeka Samuel, warga negara Nigeria, dalam usia pernikahan lima bulan, untuk mencari pelanggan sabu.  Dia kemudian dijatuhi hukuman mati pada tahun 2016 karena dianggap menjadi bagian dari jaringan narkoba Emeka. Penyidik menemukan sekitar 37 kilogram sabu. Sebelumnya, Merry Utami, seorang buruh migran yang menjadi terpidana mati dalam perkara narkoba, ia juga mengaku  hanya dititipi tas kulit oleh pacarnya, Jerry, warga negara Kanada. Selanjutnya Merry ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2001. Di tas itu ditemukan sekitar 1,1 kilogram heroin. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Theresia Sri Endras Iswarini, Jumat (3/12/2021), mengungkapkan, faktor kemiskinan dan kurangnya akses terhadap hukum membuat perempuan semakin rentan saat berhadapan dengan hukum. Kerentanan ini semakin menjadi ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati[17].

Keadilan dalam Hak Asasi Manusia di Masa Kini Menurut Filsafat Keadilan Thomas Aquinas

Dari kedua kasus aktual di atas, dapat diamati secara kontras bahwa ketidakadilan membawa dampak yang sangat merugikan. Berpegang dari prinsip Thomas Aquinas, baik kasus Mbah Minto maupun para perempuan yang terpidana mati, mengalami tidakan ketidakadilan. Objeknya adalah individu-individu yang sangat rentan akan ketidakadilan. Berdasarkan pemikiran Thomas Aquinas bahwa keadilan merupakan suatu kebiasaan ketika seseorang memberikan kepada orang lain segala hal yang menjadi haknya dengan suatu kehendak yang konstan dan terus menerus, terdakwa dalam kedua pemberitaan tersebut tidak mendapatkan apa yang mesti menjadi hak asasinya yaitu hak untuk bebas dan hak untuk hidup sebagai perlindungan pada harkat dan martabat sebagai manusia. Apalagi jika tindakan yang dilakukan tersebut bukanlah suatu kesengajaan atau kesadaran yang disengaja. Sebagai contoh, Mbah Minto terpaksa membela diri dari serangan pencuri yang hendak mengambil ikan di kolam yang dijaganya, Mbah Minto dalam persidangan justru dinyatakan sebagai tersangka penganiayaan. Para perempuan yang tervonis mati tersebut tidak memiliki niat untuk mengedarkan narkoba dan dalam keadaan dipaksa, mereka yang adalah korban malah menjadi tersangka. Berdasarkan keadilan komutatif Thomas Aquinas, bentuk ketidakadilan tersebut perlu mendapatkan penyesuaian oleh karena terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak sesuai. Para penegak hukum perlu melakukan kajian lebih lanjut tentang upaya hukum yang adil (iustitia legalis) terutama menyangkut Hak Asasi Manusia supaya tidak menjadikan orang tak bersalah sebagai kambing hitam dari prinsip hukum dengan praktik yang tidak adil.

 

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa hal yang ditemukan dan menjadi kesimpulan dalam karya tulis ini antara lain:

Pertama, definisi mengenai keadilan adalah suatu tuntutan dari setiap orang agar tidak memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang, tidak memihak, dan tindak-tindakan tersebut berdasarkan atas norma-norma yang objektif, memperlakukan sesamanya sesuai hak dan kewajiban sebagai pondasi tata hidup bersama dalam relasi dengan sesamanya. Sementara Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan dibagi-bagi serta diterapkan dalam konsep etika atau cara berperilaku, tata cara berbicara, menghargai hak milik orang lain demi kehormatan serta perlindungan pada harkat dan martabat sebagai manusia.

Kedua, pandangan para filsuf mengenai keadilan dalam hal ini Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas terletak pada persamaan harmonisasi, kesetaraan, proporsional, dan berkaitan dengan orang banyak. Plato berpendapat bahwa keadilan dapat terwujud apabila tiap-tiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dapat terjadi ketika segala unsur di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama rata dari semua benda yang ada di alam. Sementara Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan dapat terjadi apabila orang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya sehingga orang tersebut bertindak dengan benar.

Ketiga, mengenai bentuk keadilan dalam Hak Asasi Manusia di masa kini menurut filsafat Thomas Aquinas berdasarkan dua kasus di atas adalah hak bebas dan hak untuk hidup demi melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bentuk ketidakadilan yang terjadi perlu mendapatkan penyesuaian oleh karena terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak sesuai. Para penegak hukum perlu melakukan kajian lebih lanjut tentang upaya hukum yang adil (iustitia legalis) supaya mampu memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Aburaera,S.H, Prof Dr Sukarno. Filsafat Hukum Teori & Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.

Mintan, Yullia. “Keadilan Berpolitik” (June 26, 2019). Accessed December 5, 2021. https://osf.io/kqg7z/.

Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” Vol.11 No. 2 (2016). http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/936.

Purwanti, Ani, Shidarta, Otong Rosadi, Laurensius Arliman S, Zulfirman, Aspiyah Kasdini R. A, Khoirul Hadi Asy’ari, et al. Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan. Media Sains Indonesia, 2020.

Riyanto, Armada. Aku Dan Liyan. Malang: Widya Sasana Publication, 2011.

———. Menjadi-Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-Hari. Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.

Safa’at, MA. “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)” (2011): 1–13. http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf.

Sandur, Simplesius. Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas. Yogyakarta: PT Kanisius, 2019.

Santoso, Agus. Hukum, Moral & Keadilan. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Sudi, Moch. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Bandung: Rasibook, 2016.

Sukendar, Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, Raden Ade Rifai, and Risma Dewi Hermawan. “Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan” Vol. 5 No. 3 (2021). http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2226.

Wiyono, R. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

“Berkaca dari Perempuan Terpidana Mati.” kompas.id. Last modified December 6, 2021. Accessed December 6, 2021. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/06/berkaca-dari-perempuan-terpidana-mati.

“Mbah Minto Bela Diri dari Pencuri di Demak, Semestinya Tak Dipidana.” kompas.id. Last modified December 6, 2021. Accessed December 6, 2021. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/06/kasmito-bela-diri-dari-pencuri-disebut-harusnya-tak-dipidana.

[1] Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan (Jakarta: Prenada Media, 2015),79.

[2] Yullia Mintan, “Keadilan Berpolitik” (June 26, 2019), accessed December 5, 2021, https://osf.io/kqg7z/.

[3] Armada Riyanto, Menjadi-Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-Hari (Yogyakarta: PT Kanisius, 2013),74.

[4] Armada Riyanto, Aku Dan Liyan (Malang: Widya Sasana Publication, 2011),19.

[5] R Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015),202.

[6] Moch Sudi, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (Bandung: Rasibook, 2016),13.

[7] Ani Purwanti et al., Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan (Media Sains Indonesia, 2020),186.

[8] MA Safa’at, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)” (2011): 1–13, http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf,3.

[9] Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” Vol.11 No. 2 (2016), http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/936,5.

[10] Ibid,6.

[11] Ibid.

[12] Sukendar Sukendar et al., “Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan” Vol. 5 No. 3 (2021), http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2226,596.

[13] Ibid.

[14] Simplesius Sandur, Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019),197.

[15] Prof Dr Sukarno Aburaera,S.H, Filsafat Hukum Teori & Praktis (Jakarta: Kencana, 2010),216.

[16] “Mbah Minto Bela Diri dari Pencuri di Demak, Semestinya Tak Dipidana,” kompas.id, last modified December 6, 2021, accessed December 6, 2021, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/06/kasmito-bela-diri-dari-pencuri-disebut-harusnya-tak-dipidana.

[17] “Berkaca dari Perempuan Terpidana Mati,” kompas.id, last modified December 6, 2021, accessed December 6, 2021, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/06/berkaca-dari-perempuan-terpidana-mati.

 

Download artikel di sini: TRI_2022Jan10_Artikel Fransesco_001

Sumber Gambar: https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/03/095317565/menghayati-makna-keadilan?page=all

Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *