Sosial-Budaya

BERLADANG SEBAGAI SEBUAH CARA HIDUP (WAY OF LIFE)

Penulis: Kemal Edgar (Mahasiswa Prodi PJKR di STKIP Pamane Talino Ngabang)

 

Kami berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup…”

Ini adalah kalimat yang sering kita dengarkan dari para petani di sekitar kita. Menurut Pantjar Simatupang (2003) pertanian bukan sekedar aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu pertanian dapat menjadi sebuah cara hidup atau way of life sebagian besar petani. Oleh karena itu sistem dari sektor pertanian harus memperhatikan subjek petani sebagai pelaku sektor pertanian secara utuh.

Dalam kultur budaya Indonesia, terutama masyarakat lokal, berladang merupakan sebuah cara hidup yang sudah mendarah daging. Tidak hanya itu saja, berladang juga adalah cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka secara berkelanjutan. Namun demikian, cara berladang masyarakat pedalaman/lokal sering kali menjadi polemik, terutama di bagian cara membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Baru-baru ini kita mendengar berita tentang penangkapan sejumlah petani karena kasus pembakaran lahan. Berita ini tentunya menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Bagaimana kita melihat persoalan ini? Sebenarnya persoalan perladangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang merujuk pada berberapa pasal di antaranya diatur dalam dalam pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar…”

Frasa ini sebenarnya jelas: membuka lahan dengan cara membakar telah dilarang oleh undang-undang dan negara. Namun kita juga harus kritis dalam melihat hal ini. Ada kondisi tertentu yang bisa diperhatikan dalam menyikapi UU ini. Permen No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan Pasal 4 Ayat 1 mengatakan: “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepala desa.” Di aturan lain disebutkan bahwa pembakaran hutan dengan luas maksimal 2 hektare per kepala keluarga harus dikelilingi sekat bakar untuk mencegah penjelaran api ke wilayah sekelilingnya.

Nah, bagaimana pendapat saya terkait pembukaan lahan dengan cara membakar? Ada berberapa pertanyaan simpel yang ada di benak saya:

Apa itu pembukaan ladang atau lahan dengan cara membakar?

Membuka lahan dengan cara membakar tentu saja sudah menjadi suatu tradisi atau kearifan lokal di berberapa daerah di Indonesia terutama bagi masyarakat pedalaman. Membuka ladang dengan cara membakar sudah terjadi secara turun-temurun, dari generasi ke generasi. Hal ini dilakukan supaya tanah yang nantinya akan ditanami dengan padi atau tanaman varietas lokal lainnya akan tumbuh subur karena pupuk alami yang dihasilkan dari sisa-sisa pembakaran lahan. Hal ini tentu saja membawa dampak positif bagi pertanian dan lingkungan dimana mereka tidak perlu memakai berbagai jenis pupuk yang berpotensi mengandung berbagai bahan kimia yang tentunya tidak baik bagi kesehatan maupun lingkungan.

Apakah para petani bisa menjamin bahwa berladang dengan cara membakar itu aman?

Hal ini juga penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak. Dalam berberapa tradisi berladang atau membuka lahan dengan cara membakar, para petani pasti akan membuat sekat mengelilingi lahan tersebut. Hal ini mereka lakukan supaya ketika melakukan pembakaran apinya tidak menjalar ke lahan sekitarnya. Bahkan, mereka tidak akan pergi begitu saja setelah membakar ladang. Mereka akan menunggu sampai apinya benar-benar padam. Setelah mereka sudah memastikan hal tersebut barulah mereka pulang.

Apakah setelah menebang pohon petani akan menanam kembali pohon pengganti di lahan tersebut?

Tentu saja. Dalam berberapa tradisi, setelah membuka ladang dan selesai panen, maka para petani ini akan menanam kembali pohon di lahan tersebut. Pohon yang dimaksud adalah tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian mereka nantinya contohnya seperti pohon karet, durian, tengkawang dan lain-lain.

Apakah membuka lahan dengan cara berpindah-pindah melanggar aturan?

Jika merujuk pada UU, bagi saya hal ini tentu melanggar aturan sebab mereka menebang dari satu tempat ke tempat lain. Namun demikian, hal ini juga harus kita garis bawahi. Para peladang ini akan menanam kembali pohon-pohon dan tanaman di lahan tersebut setelah mereka berladang di sana. Selain itu, apakah ketika membuat UU ini pemerintah mengadakan dialog yang intensif dengan para peladang, bukan hanya para akademisi? Hal ini tentu berbeda halnya dengan suatu perusahaan yang membuka lahan secara besar besaran dan kemudian melakukan perusakan lingkungan yang parah karena tidak melakukan reboisasi.

Siapa perusak lingkungan yang sebenarnya?

Setelah melihat uraian di atas, siapa perusak lingkungan sebenarnya? Bagaimana mungkin kebakaran hutan yang sedemikian luas belakangan ini kemudian dialamatkan kepada para peladang sebagai kambing hitamnya? Media massa beberapa kali menyebutkan bahwa beberapa korporasi diindikasikan melakukan land clearing dengan mudah dan murah lewat pembakaran hutan. Uniknya, baru 4 korporasi yang kemudian dijadikan tersangka atas hal tersebut (https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-kebakaran-hutan-di-kalimantan-hingga-sumatera-eic3).

Contoh lainnya, di daerah saya sendiri ada korporasi yang melakukan pembukaan lahan dengan skala besar untuk kepentingan korporasinya. Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi sangat terlihat jelas dimana pada saat hujan sering terjadi banjir. Air yang dulunya jernih saat ini ketika terjadi hujan warnanya berubah menjadi kuning. Keadaan ini berbeda dengan berberapa tahun sebelum korporasi itu masuk. Meskipun petani dulu membuka lahan untuk berladang, tidak pernah terjadi kerusakan lingkungan yang parah.

Baik jika kita berefleksi bersama.

 

*Gambar Featured diambil dari https://www.suarakalbar.co.id/2019/09/persatuan-peladang-kalbar-kecam.html*

 

TRI_2019Nov22_Artikel Kemal

Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *